Tanggamus, Mediakompeten - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.

Putusan MK tersebut memperluas kewajiban negara dalam menjamin hak pendidikan dasar segenap anak bangsa acara gratis, tak hanya di SD negeri dan SMP negeri saja, tetapi juga di sekolah swasta dan madrasah Swasta.

Dalam sidang putusan yang digelar Selasa, 27 Mei 2025, MK menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai hanya mewajibkan pembiayaan pendidikan dasar gratis di sekolah negeri saja.

Negara, termasuk pemerintah pusat dan daerah, menurut MK, harus menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, di semua jenis satuan pendidikan dasar dan menengah pertama.

Putusan MK ini disambut baik oleh Romzi Edy, S.Pd.I selaku Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tanggamus. 

Romzi menilai keputusan tersebut sebagai langkah kongkrit untuk menjawab kesenjangan dalam sistem pendidikan nasional kita selama ini.

“Putusan MK ini sangat masuk akal sekali, wajib belajar sembilan tahun adalah amanah undang-undang dan tanggung jawab negara. Kalau hanya sekolah negeri saja yang digratiskan, tentu ini menimbulkan kesenjangan dan saya hakkul yakin sistem pendidikan nasional kita belum adil,” ucap Romzi Edy, Jumat (30/5/25). 

Lanjut Romzi, sekolah negeri yang ada selama ini belumlah mampu menampung semua peserta didik usia wajib belajar. 

 "Ketika sekolah negeri tidak mampu menampung semua peserta didik usia wajib belajar, maka pilihannya masyarakat harus menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta atau madrasah, tentu sekali yang sekolah di sekolahan swasta ini dikenakan beban biaya yang tidak sedikit, terang romzi. 

Romzi menambahkan, keputusan MK harus kita respon dan kita dukung secara serius. Pemerintah perlu segera menyusun langkah-langkah teknis dan pendanaan untuk menjamin operasional sekolah swasta, termasuk pembayaran gaji guru honorer yang lancar dan sesuai, dan selebihnya tidak lagi membebani orang tua siswa.

“harapannya kedepan, tidak ada lagi anak putus sekolah dikarenakan alasan tidak ada biaya orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Pemerintah pusat dan daerah harus hadir, baik lewat Dana BOS, PIP maupun formulasi pendanaan lain, ujar Romzi.

Ia menegaskan dukungannya terhadap keputusan MK, dan mendorong agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam melaksanakan putusan MK tersebut.

Disisi lain Romzi juga menegaskan komitmennya terhadap pengawasan dalam penyaluran dana PIP dan pengelolaan dana BOS di wilayah hukum Kabupaten Tanggamus yang selama ini sudah bergulir komplek dan masih ditemukan banyak permasalahan yang sudah berjalan cukup lama, peningkatan pengawasan sangat diperlukan untuk memastikan dana bantuan dari pemerintah untuk pendidikan tersebut tersalurkan tepat sasaran dan tepat guna. 

Jangan ada lagi pihak-pihak yang bermain dalam urusan bantuan dana pendidikan ini, jika kemudian hari masih ditemukan oknum-oknum yang masih berani bermain-main apa lagi berani potong memotong dana bantuan PIP atau penyalahgunaan dana BOS diluar regulasi, bersiap-siap saja berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum atau APH," tutup Romzi.(Red)