Tanggamus, Mediakompeten - Ketua Komite Sekolah SMPN 1 Cukuh Balak resmi mengundurkan diri pada 8 Desember 2024. Langkah drastis tersebut diambil akibat kekecewaannya terhadap minimnya transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ketidak-terlibatan dirinya dalam pengambilan keputusan strategis sekolah. Sabtu (18/01/25).
Dalam keterangannya mantan ketua komite tersebut menyatakan bahwa selama hampir tiga tahun menjabat, ia sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pengajuan maupun pembuatan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) terkait Dana BOS. Bahkan, ia menegaskan tidak pernah diminta untuk menandatangani dokumen apa pun.
"Selama ini saya tidak pernah dimintai tanda tangan atau menandatangani dokumen terkait Dana BOS, baik untuk pengajuan maupun SPJ. Bahkan, cap komite pun tidak pernah saya lihat atau saya pegang," ujarnya dengan nada kecewa.
“Minimnya Transparansi Dana BOS”
Ia juga menyoroti bahwa sekolah tidak menjalankan fungsi komite sebagai mitra strategis yang semestinya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait anggaran. Kurangnya keterbukaan dalam penggunaan Dana BOS dianggap melanggar prinsip akuntabilitas dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan anggaran.
"Peran komite itu penting sebagai kontrol sosial. Jika tidak dilibatkan, bagaimana kami bisa memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya?" tambahnya.
“Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan”
Pernyataan mengejutkan lainnya adalah dugaan bahwa tanda tangannya dipalsukan dalam berbagai dokumen penting. Hal ini memunculkan pertanyaan serius tentang integritas pengelolaan administrasi sekolah.
"Saya khawatir tanda tangan saya dipalsukan, karena saya tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen terkait Dana BOS. Jika ini benar terjadi, maka ada pelanggaran serius yang harus ditindaklanjuti," tegasnya.
Tanggapan Pihak Sekolah Masih Dinantikan
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMPN 1 Cukuh Balak belum memberikan tanggapan resmi terkait pengunduran diri ketua komite maupun dugaan ketidakterbukaan pengelolaan Dana BOS.
Upaya konfirmasi dari Tim Investigasi melalui berbagai jalur komunikasi belum mendapatkan respons dari pihak sekolah.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di institusi pendidikan. Masyarakat kini menanti langkah tegas dari pihak terkait, termasuk Dinas Pendidikan dan penegak hukum, untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang terjadi.
Beberapa pihak media akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat ((Red/Tim)
