Longsornya gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang merenggut nyawa empat orang, telah membuka luka lama dan memicu kembali perdebatan sengit mengenai efektivitas pengelolaan sampah di Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan tegas menyatakan bahwa peristiwa tragis ini bukan sekadar kecelakaan biasa, melainkan manifestasi dari kegagalan sistemik pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah yang kian kompleks.
Paradigma Kumpul-Angkut-Buang: Akar Masalah yang Terus Berulang
Pengkampanye Urban Berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Styawan, mengkritik keras model pengelolaan sampah yang masih mengandalkan praktik kumpul, angkut, dan buang sebagai solusi utama. Pendekatan ini, menurutnya, hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain, tanpa mengatasi akar permasalahan yang sebenarnya.
"Pendekatan pengelolaan sampah nasional masih bertumpu pada penumpukan di tempat pembuangan akhir yang terus meninggi dan semakin berbahaya," ujar Wahyu. Ia juga menyoroti bahwa insiden serupa telah terjadi di TPA Cipayung, mengindikasikan bahwa masalah longsor sampah semakin sering terjadi, terutama selama musim penghujan. "Jika dihitung selama musim penghujan ini telah terjadi 3-5 kejadian longsor dalam kurun waktu 6 bulan saja," tambahnya.
Pernyataan WALHI ini menggarisbawahi bahwa penumpukan sampah yang tidak terkendali di TPA, ditambah dengan kondisi cuaca ekstrem seperti hujan deras, meningkatkan risiko longsor secara signifikan. Tumpukan sampah yang menjulang tinggi menjadi bom waktu yang dapat meledak kapan saja, mengancam keselamatan masyarakat sekitar.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Kegagalan Implementasi Kebijakan
WALHI menuding Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) serta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, telah gagal dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah yang efektif. Kegagalan ini menyebabkan bencana serupa terus berulang, menunjukkan bahwa upaya perbaikan yang dilakukan selama ini belum membuahkan hasil yang signifikan.
Kritik WALHI ini menyoroti bahwa kebijakan pengelolaan sampah yang ada belum mampu mengatasi permasalahan sampah secara komprehensif. Pemerintah dinilai kurang serius dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti pengurangan sampah dari sumber, daur ulang, dan pengolahan sampah menjadi energi.
Krisis Pengelolaan Sampah Perkotaan: Kapasitas TPA yang Melampaui Batas
