Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini menyampaikan pandangannya mengenai potensi dampak konflik Iran terhadap perekonomian global, dengan penekanan khusus pada implikasinya bagi China. Luhut menyoroti bahwa China, sebagai salah satu importir minyak terbesar dari Iran, sangat rentan terhadap gangguan pasokan yang mungkin terjadi akibat konflik yang berkepanjangan. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di Timur Tengah, menyusul serangan yang diklaim dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran, yang telah memicu kecaman internasional dan meningkatkan kekhawatiran akan destabilisasi regional.
Luhut memperingatkan bahwa jika konflik ini terus berlanjut dan menyebabkan terhambatnya pasokan minyak dari Iran, maka ekonomi China berpotensi mengalami dampak yang signifikan. Ketergantungan China pada minyak dari Iran, serta Venezuela dan Rusia, menempatkannya pada posisi yang rentan terhadap fluktuasi pasokan dan harga energi global. Dalam pernyataannya yang diunggah melalui akun Instagram resminya pada Jumat, 6 Maret 2026, Luhut menyatakan, "Kalau berkelanjutan, Cina tidak akan dapat minyak lagi dari Iran. Padahal sumber minyak dia Iran, Venezuela, dan Rusia." Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya Iran sebagai pemasok energi bagi China dan potensi konsekuensi dari hilangnya sumber pasokan tersebut.
Lebih lanjut, Luhut menilai bahwa situasi ini dapat memicu persaingan geopolitik yang lebih luas di sektor energi. Ia menyoroti ambisi Amerika Serikat untuk mengendalikan pasokan energi global, yang semakin memperumit dinamika konflik yang sedang berlangsung. "Amerika maunya dia kontrol semua. Jadi ini pertikaian strategis dunia yang kita harus amati dengan baik," ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa konflik Iran bukan hanya masalah regional, tetapi juga bagian dari perebutan kekuasaan global yang lebih besar, dengan implikasi yang signifikan bagi stabilitas ekonomi dan politik internasional.
Luhut juga mengingatkan bahwa gejolak ekonomi di China dapat merambat ke negara-negara lain, termasuk Indonesia. Sebagai salah satu mitra dagang utama China, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi yang terjadi di negara tersebut. "Dampaknya pada ekonomi. Juga ekonomi Cina akan juga luka. Nah ekonomi kita juga bisa akan terkena juga," jelas Luhut. Pernyataan ini menekankan pentingnya bagi Indonesia untuk memantau dengan cermat perkembangan di China dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengurangi potensi dampak negatif terhadap perekonomian domestik.
Dalam menghadapi ketidakpastian global yang meningkat, Luhut menekankan perlunya Indonesia untuk tetap menjaga posisi politik luar negeri yang netral. Ia meyakini bahwa prinsip non-alignment atau non-blok masih sangat relevan dalam konteks geopolitik saat ini. "Saya kira non-alignment atau non-blok itu masih sangat relevan," kata Luhut. Dengan mempertahankan posisi netral, Indonesia dapat menghindari terjebak dalam konflik kekuatan besar dan fokus pada kepentingan nasionalnya, termasuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan regional.
Pernyataan Luhut ini muncul setelah adanya laporan mengenai serangan yang dilakukan oleh AS dan Israel terhadap Iran, yang telah memicu kecaman internasional dan meningkatkan kekhawatiran akan eskalasi konflik regional. Rusia dan China, sebagai mitra diplomatik terdekat Iran, telah mengutuk serangan tersebut dan menyerukan de-eskalasi. Presiden Rusia Vladimir Putin, seperti dikutip dari Al Jazeera, menyebut pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei sebagai "pelanggaran terang-terangan terhadap semua norma moral manusia." Sementara itu, Menteri Luar Negeri China Wang Yi menekankan bahwa penggunaan kekuatan tidak akan menyelesaikan masalah dan mendesak semua pihak untuk menahan diri.
Meskipun mengutuk serangan tersebut, Rusia dan China tidak menunjukkan niat untuk memberikan dukungan militer langsung kepada Iran. Hal ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara ketiga negara tersebut, yang didasarkan pada kepentingan strategis bersama tetapi tidak selalu berarti aliansi militer formal. Rusia dan China telah menjalin kerjasama yang erat dengan Iran dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, energi, dan kerjasama militer. Namun, mereka juga memiliki pertimbangan sendiri dalam hal keterlibatan militer langsung dalam konflik regional.
Rusia dan Iran sendiri telah menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada Januari 2025, yang mencakup berbagai bidang kerjasama, mulai dari perdagangan dan kerja sama militer hingga sains, budaya, dan pendidikan. Perjanjian ini memperdalam koordinasi pertahanan dan intelijen antara kedua negara, serta mendukung proyek-proyek infrastruktur seperti pembangunan koridor transportasi yang menghubungkan Rusia dengan kawasan Teluk melalui wilayah Iran. Meskipun demikian, perjanjian ini tidak memuat klausul pertahanan bersama, sehingga tidak membentuk aliansi militer formal antara kedua negara.
Andrey Kortunov, seorang analis politik Rusia, menjelaskan bahwa perjanjian Rusia dengan Korea Utara pada tahun 2024 merupakan contoh kesepakatan yang jauh lebih mengikat dalam hal dukungan militer. Dalam perjanjian tersebut, Rusia berkewajiban untuk bergabung jika Korea Utara terlibat dalam konflik apa pun. Sementara itu, perjanjian dengan Iran hanya menyebutkan bahwa kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan bermusuhan jika salah satu sedang terlibat konflik. Kortunov menilai bahwa Rusia sangat kecil kemungkinan mengambil tindakan militer langsung untuk membantu Iran karena risikonya terlalu besar. Ia menambahkan bahwa Rusia saat ini tampaknya memprioritaskan mediasi dengan AS dalam konflik Ukraina.
