MEDIAKOMPETEN.CO.ID - Negeri Sakura telah mencatat tren peningkatan jumlah wisatawan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini mendorong pemerintah pusat untuk segera merumuskan strategi mitigasi yang komprehensif.
Menghadapi potensi kepadatan yang tak terkendali, Jepang kini tengah mematangkan berbagai kebijakan untuk menjaga kualitas pengalaman wisata sekaligus keberlanjutan lingkungan. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap pertumbuhan sektor pariwisata yang melesat cepat.
Pemerintah Jepang secara resmi menyetujui rencana dasar pariwisata nasional yang baru pada hari Jumat pekan lalu. Dokumen strategis ini mencakup kerangka kerja untuk meningkatkan penanggulangan isu pariwisata berlebihan (overtourism) yang diproyeksikan terjadi pada tahun 2030.
Rencana ambisius ini memuat total 100 langkah spesifik yang dirancang untuk mengendalikan dampak negatif dari lonjakan kunjungan turis. Langkah-langkah ini disusun secara rinci untuk mengelola arus kedatangan dan distribusi wisatawan di berbagai destinasi.
Informasi mengenai persetujuan rencana strategis ini didapatkan dari pemberitaan media setempat. Detail mengenai kerangka kerja penanganan overtourism ini dikutip dari Japan Today pada Minggu (29/3/2026).
Keputusan ini menandai titik penting dalam sejarah kebijakan pariwisata Jepang. Untuk pertama kalinya, pemerintah pusat secara eksplisit menetapkan target terukur terkait masalah pariwisata berlebihan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Imbas Konflik Timur Tengah: ASEAN Waspadai Penurunan Turis, Namun Ada Sinyal Peluang Baru
Penyusunan 100 langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa pariwisata tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kenyamanan penduduk lokal maupun integritas destinasi wisata. Langkah-langkah tersebut mencakup aspek infrastruktur hingga regulasi kunjungan.
"Pemerintah Jepang pada hari Jumat menyetujui rencana dasar pariwisata berikutnya, termasuk meningkatkan penanggulangan pariwisata berlebihan tahun 2030," ujar seorang pejabat terkait, menggarisbawahi komitmen pemerintah.
Rencana aksi yang mencakup seratus poin strategis tersebut merupakan bagian integral dari dokumen persetujuan tersebut, seperti yang dikutip dari Japan Today pada Minggu (29/3/2026).
