Pemerintah Indonesia semakin serius dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Langkah signifikan terbaru diungkapkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, yang menyampaikan rencana ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas besar, khususnya di wilayah pedesaan. Usulan awal yang mencengangkan adalah pembangunan PLTS dengan total kapasitas mencapai 100 gigawatt (GW) yang tersebar di desa-desa seluruh Indonesia.
Sebagai langkah awal yang lebih terukur, pemerintah memutuskan untuk memprioritaskan pembangunan PLTS desa dengan kapasitas 13 GW. Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Rosan menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan respons terhadap kebutuhan mendesak untuk diversifikasi sumber energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
"Dari usulan awal 100 gigawatt, kita akan memprioritaskan pembangunan 13 GW terlebih dahulu. Ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan energi bersih dan terjangkau bagi masyarakat desa," ujar Rosan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Lebih lanjut, Rosan menjelaskan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan bekerja sama erat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menindaklanjuti rencana besar ini. Koordinasi lintas kementerian ini dinilai krusial untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan proyek.
Sebagai studi kasus dan inspirasi, Rosan menunjuk pada keberhasilan proyek PLTS desa yang telah diinisiasi oleh Danantara di Sumenep, Jawa Timur. PLTS berkapasitas 1 megawatt (MW) ini menjadi bukti nyata bahwa pembangunan PLTS di wilayah pedesaan adalah hal yang mungkin dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Proyek percontohan ini akan menjadi acuan bagi pengembangan PLTS desa di daerah lain.
"Danantara telah memiliki prototipe pembangunan PLTS di Sumenep dengan kapasitas 1 MW. Prototipe ini akan ditinjau langsung oleh tim dari ESDM dan Kemendikti untuk kemudian di-roll out ke daerah-daerah lain," terang Rosan.
Tantangan Pendanaan dan Keterlibatan Investor
Pembangunan PLTS dengan skala besar tentu membutuhkan investasi yang signifikan. Rosan mengakui bahwa pendanaan menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi. Untuk itu, pemerintah membuka berbagai opsi pendanaan, termasuk melibatkan investasi asing dan swasta nasional.
Presiden Prabowo, menurut Rosan, memberikan arahan agar pemerintah mengkaji secara mendalam berbagai opsi pendanaan yang paling optimal. Keterlibatan investor dengan rekam jejak dan keahlian yang mumpuni di bidang energi surya menjadi prioritas.
