Konflik yang berkecamuk di Timur Tengah, melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menghadirkan ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Lebih dari sekadar ketidakpastian geopolitik, eskalasi konflik ini berpotensi memicu lonjakan harga energi global yang akan berdampak langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, terutama melalui peningkatan beban subsidi energi.
Ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari kawasan Timur Tengah menjadi titik rentan utama. Sebagai negara dengan kebutuhan energi yang besar, Indonesia belum mampu memenuhi permintaan domestik hanya dengan produksi dalam negeri. Akibatnya, impor menjadi solusi utama, namun juga menjadi sumber kerentanan ketika terjadi gejolak di negara-negara produsen minyak.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, telah lama mengingatkan tentang potensi dampak negatif dari konflik Timur Tengah terhadap APBN. Menurutnya, peningkatan ketegangan di kawasan tersebut akan secara signifikan meningkatkan beban subsidi energi, khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG. Subsidi ini, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat, dapat membengkak secara tak terkendali jika harga minyak global terus meroket.
Data menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan minyaknya. Dari total konsumsi sekitar 1,7 juta barel per hari, produksi dalam negeri hanya mampu menghasilkan sekitar 860 ribu barel. Kekurangan ini ditutupi melalui impor, dengan Arab Saudi menjadi salah satu pemasok utama, menyumbang sekitar 38% dari total impor minyak mentah Indonesia dengan nilai lebih dari USD 1,2 miliar per tahun. Negara-negara Timur Tengah lainnya, seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, juga memainkan peran penting dalam memasok kebutuhan minyak Indonesia.
Ketergantungan pada impor LPG bahkan lebih mengkhawatirkan. Hampir separuh dari kebutuhan LPG Indonesia dipasok dari Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait. Separuh lainnya berasal dari Amerika Serikat. Nilai impor LPG ini mencapai lebih dari USD 714 juta per tahun. LPG merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Lebih dari 70 juta rumah tangga di Indonesia menggunakan LPG untuk memasak, dan sebagian besar menggunakan tabung gas 3 kg yang disubsidi oleh pemerintah.
Subsidi LPG dan BBM merupakan komponen penting dalam APBN Indonesia. Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 106 triliun untuk subsidi kedua komoditas tersebut. Jika harga minyak global terus meningkat akibat konflik Timur Tengah, maka anggaran subsidi ini berpotensi membengkak secara signifikan, mengancam stabilitas fiskal negara.
Dampak Lebih Luas Terhadap Perekonomian
Selain peningkatan beban subsidi, konflik Timur Tengah juga dapat berdampak negatif pada neraca perdagangan Indonesia. Lonjakan harga minyak global akan meningkatkan biaya impor, sementara ekspor Indonesia mungkin tidak mengalami peningkatan yang sepadan. Hal ini dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat menekan nilai tukar rupiah.
Kenaikan harga energi juga dapat memicu inflasi. Biaya transportasi dan produksi akan meningkat, yang pada akhirnya akan ditransfer kepada konsumen. Inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
