Jakarta – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyampaikan kekhawatiran serius terkait potensi gangguan pasokan barang, khususnya produk impor, menjelang Hari Raya Idulfitri 2026. Keluhan ini disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sebuah forum yang membahas strategi peningkatan konsumsi masyarakat melalui program "Belanja di Indonesia Aja" (BINA) Lebaran 2026.
Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan bahwa keterlambatan kedatangan barang impor menjadi isu krusial yang dapat mempengaruhi ketersediaan stok di gerai-gerai ritel modern di seluruh Indonesia. Sementara pasokan produk lokal relatif stabil dan dapat diandalkan, ketergantungan pada barang impor untuk memenuhi variasi kebutuhan konsumen menjadi tantangan tersendiri.
"Kami berusaha keras untuk menjaga ketersediaan stok. Produk lokal sejauh ini masih cukup terjaga, namun untuk produk impor, kami menghadapi kendala yang cukup signifikan," ujar Budihardjo di sela-sela acara pembukaan BINA Lebaran 2026 yang digelar di Foodhall, Senayan City, Jakarta.
Kekhawatiran ini muncul di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu, termasuk isu penutupan Selat Hormuz akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Meski tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa konflik tersebut menjadi penyebab utama keterlambatan, implikasinya terhadap rantai pasok global menjadi perhatian serius bagi para peritel.
Keterlambatan pasokan barang impor dapat berdampak domino pada berbagai aspek, mulai dari penurunan omzet penjualan hingga potensi kekecewaan konsumen yang tidak dapat menemukan produk yang mereka inginkan. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat momentum Lebaran merupakan puncak konsumsi masyarakat Indonesia, di mana permintaan akan berbagai jenis barang, mulai dari makanan dan minuman hingga pakaian dan perlengkapan rumah tangga, meningkat secara signifikan.
"Keterlambatan ini bisa berdampak signifikan pada penjualan kami, terutama menjelang Lebaran. Kami khawatir konsumen tidak dapat menemukan barang yang mereka cari, yang pada akhirnya akan merugikan bisnis kami," ungkap seorang perwakilan dari salah satu jaringan ritel besar yang enggan disebutkan namanya.
Antisipasi Pemerintah Jadi Kunci
Menyadari potensi dampak negatif dari keterlambatan impor ini, Hippindo mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah antisipatif guna memastikan kelancaran pasokan barang ke pusat-pusat perbelanjaan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Bea Cukai, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian, menjadi krusial untuk mengatasi hambatan birokrasi dan logistik yang mungkin menjadi penyebab keterlambatan.
Budihardjo menyoroti bahwa tahun 2026 dan 2027 akan menjadi periode yang menantang bagi industri ritel karena sejumlah hari besar keagamaan dan nasional akan berlangsung berdekatan. Mulai dari Tahun Baru Imlek, Ramadan, Lebaran, hingga Hari Raya Nyepi, permintaan akan berbagai jenis barang akan meningkat secara signifikan.
