Jakarta, Indonesia – OpenAI, perusahaan di balik model kecerdasan buatan (AI) revolusioner, ChatGPT, secara resmi mengumumkan kemitraan strategis dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS), yang kini kerap disebut sebagai Department of War (DoW). Pengumuman ini, yang disampaikan langsung oleh CEO OpenAI, Sam Altman, melalui platform media sosial X, menandai langkah signifikan dalam integrasi teknologi AI ke dalam sektor pertahanan dan keamanan nasional AS.
Kemitraan ini, yang diperkirakan akan memiliki implikasi luas bagi masa depan peperangan dan pertahanan, bertujuan untuk memanfaatkan keunggulan AI OpenAI untuk meningkatkan kemampuan operasional dan strategis DoW. Altman menegaskan bahwa kerjasama ini akan mematuhi dua prinsip keselamatan utama OpenAI, yaitu larangan penggunaan teknologi untuk pengawasan massal domestik dan pemenuhan tanggung jawab manusia dalam penggunaan kekuatan militer, termasuk pada sistem senjata otonom.
"Kami sangat bersemangat untuk bekerja sama dengan Departemen Pertahanan AS untuk menerapkan AI secara bertanggung jawab dan etis untuk meningkatkan keamanan nasional," ujar Altman dalam pengumumannya. "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa teknologi kami digunakan untuk kebaikan dan tidak membahayakan."
Kesepakatan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan AI dalam bidang militer, termasuk pengembangan senjata otonom yang dapat membuat keputusan tanpa intervensi manusia. Para kritikus khawatir bahwa penggunaan AI dalam peperangan dapat meningkatkan risiko eskalasi konflik, mengurangi akuntabilitas, dan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia.
Meskipun OpenAI telah berjanji untuk mematuhi prinsip-prinsip keselamatan yang ketat, banyak pihak yang tetap skeptis tentang kemampuan perusahaan untuk mengendalikan penggunaan teknologinya oleh DoW. Mereka berpendapat bahwa tekanan untuk memenangkan persaingan global dalam pengembangan AI militer dapat mengalahkan pertimbangan etis dan keselamatan.
Latar Belakang dan Kontroversi
Keputusan OpenAI untuk bekerja sama dengan DoW bukanlah tanpa kontroversi. Sebelumnya, Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengancam akan melabeli Anthropic, perusahaan AI lainnya, sebagai "risiko rantai pasokan" setelah Anthropic menolak untuk menghapus batasan keamanan pada teknologinya yang mencegah penggunaan AI untuk pengawasan massal terhadap warga AS dan sistem senjata otonom penuh.
Ancaman ini menunjukkan bahwa pemerintah AS bersedia untuk menekan perusahaan AI agar menyesuaikan teknologi mereka dengan kebutuhan militer, bahkan jika itu berarti mengorbankan prinsip-prinsip etika dan keselamatan.
Jeremy Lewin, pejabat senior di bawah Sekretaris Urusan Bantuan Luar Negeri dan Kemanusiaan, mengungkapkan bahwa kontrak DoW dengan OpenAI mencakup otoritas hukum tertentu dan mekanisme keselamatan yang telah disepakati bersama. Menurut Lewin, OpenAI dan xAI (pengembang Grok) telah menerima persyaratan tersebut.
