Jakarta – Sebuah drama politik dan teknologi tingkat tinggi tengah berlangsung di Amerika Serikat. Mantan Presiden Donald Trump, melalui platform media sosialnya Truth Social, telah mengeluarkan instruksi yang menggegerkan: seluruh lembaga federal Amerika Serikat harus segera menghentikan penggunaan teknologi dari perusahaan kecerdasan buatan (AI), Anthropic. Perintah ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Pentagon dan perusahaan rintisan AI tersebut, serta bertepatan dengan operasi militer besar-besaran yang melibatkan teknologi Anthropic itu sendiri.
Keputusan Trump ini bukan tanpa alasan. Meski detail spesifik pemicu ketegangan antara Pentagon dan Anthropic belum sepenuhnya terungkap ke publik, berbagai spekulasi bermunculan. Beberapa analis menduga bahwa perselisihan ini berakar pada perbedaan pandangan mengenai etika penggunaan AI dalam peperangan. Anthropic, yang dikenal dengan pendekatan AI yang berpusat pada manusia dan menekankan keamanan serta transparansi, mungkin memiliki keberatan terhadap cara Pentagon menerapkan teknologinya dalam operasi militer yang berpotensi menimbulkan korban sipil.
Spekulasi lain menyoroti potensi konflik kepentingan. Dengan semakin banyaknya perusahaan AI yang bersaing untuk mendapatkan kontrak pemerintah, persaingan menjadi semakin ketat. Bisa jadi, instruksi boikot ini merupakan bentuk tekanan politik untuk membuka peluang bagi perusahaan AI lain yang lebih disukai oleh pemerintahan Trump.
Melalui unggahan panjang di Truth Social pada 27 Februari 2026, Trump dengan tegas menyatakan bahwa seluruh instansi pemerintah wajib segera menghentikan penggunaan teknologi Anthropic. Namun, menyadari dampak disruptif yang mungkin timbul, ia memberikan tenggat waktu transisi selama enam bulan bagi lembaga-lembaga strategis, termasuk yang secara ironis disebut sebagai Department of War, untuk sepenuhnya melepaskan diri dari ketergantungan pada produk Anthropic seperti chatbot Claude.
Tenggat waktu ini, menurut beberapa pengamat, menunjukkan adanya pengakuan implisit dari betapa sulitnya bagi pemerintah AS untuk beralih dari teknologi yang telah terintegrasi secara mendalam ke dalam operasinya. Enam bulan mungkin cukup untuk mencari alternatif, namun proses migrasi data, pelatihan ulang personel, dan penyesuaian sistem akan menjadi tantangan tersendiri.
Instruksi boikot ini, seperti yang dilaporkan oleh Engadget pada 2 Maret 2026, memicu kontroversi yang meluas, terutama karena muncul hampir bersamaan dengan operasi militer besar-besaran yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Operasi ini, menurut laporan eksklusif dari The Wall Street Journal (WSJ), adalah serangan udara skala besar yang ditujukan ke wilayah Iran.
Ironisnya, laporan WSJ juga mengungkapkan bahwa operasi militer tersebut justru dibantu secara signifikan oleh perangkat AI milik Anthropic. Teknologi AI ini digunakan untuk menganalisis data intelijen, memprediksi pergerakan musuh, dan mengoptimalkan perencanaan serangan. Tanpa bantuan AI Anthropic, operasi tersebut mungkin tidak akan berjalan seefektif, atau bahkan mungkin gagal total.
Pengungkapan ini menyoroti betapa dalamnya integrasi teknologi AI Anthropic dalam infrastruktur pertahanan AS. Fakta bahwa perusahaan yang sama yang sedang diboikot oleh pemerintah AS justru menjadi tulang punggung dari operasi militer penting menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi dan kebijaksanaan kebijakan tersebut.
Langkah Trump ini juga menimbulkan implikasi yang lebih luas bagi masa depan industri AI dan hubungannya dengan pemerintah. Apakah ini merupakan preseden untuk intervensi politik dalam keputusan teknologi? Apakah perusahaan AI harus khawatir tentang perubahan kebijakan yang tiba-tiba yang dapat mengancam kontrak dan kemitraan mereka?
